Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, meski harga diturunkan, pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Mulai dari struktur biaya PCR hingga berapa persen margin profit yang diperoleh provider. ”Ini masih tanda tanya besar,” ujarnya.
Tulus juga menyinggung wacana penggunaan PCR untuk semua moda transportasi. Dia menilai, hal itu akan memberatkan konsumen. Sebab, tarif saat ini masih terbilang mahal untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. ”Mana mungkin penumpang bus disuruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif bus itu sendiri,” ucapnya. Kecuali jika tarif PCR bisa ditekan hingga Rp 100 ribu.
Dia juga menilai kebijakan tersebut diskriminatif. Pasalnya, perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bisa begitu bebas. Di lapangan selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat maupun roda dua. Padahal, perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih banyak terjadi. Alhasil, alasan pencegahan penularan Covid-19 pun jadi tak konsisten dan tak setara.
Baca Juga:Disdik Depok Sebut 176 PAUD Belum Terdaftar di DapodikKNPI Harus Memiliki Gagasan Untuk Kemajuan Kabupaten Bandung
Karena itu, pihaknya menyarankan agar tidak semua moda transportasi wajib dikenakan PCR. Harusnya, PCR dikembalikan ke ranah medis. Terlebih, sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin Covid-19. (jawapos-red)