PADALARANG – Perencanaan proyek revitalisasi jalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) bagian selatan minim perencanaan. Hal itu memicu munculnya sejumlah permasalahan yang akan menghambat pekerjaan.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan imbas kurang matangnya perencanaan pada proyek ini membuat pelaksanaan tak akan selesai tepat waktu dari yang ditentukan sebelumnya.
“Hasil melihat di lapangan, untuk 100 persen sepertinya akan sulit terkejar. Kesimpulan ini hasil diskusi dengan pihak kontraktor, mereka juga mengakui sampai bulan Desember mereka paling bisa merampungkan 80 persen,” kata Iwan kepada wartawan, Selasa (5/10).
Sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut di antaranya eksekusi sejumlah pohon yang terdampak pelebaran jalan, pemindahan tiang listrik, pembebasan lahan untuk jembatan Tajim, dan uang muka yang belum dibayarkan kepada kontraktor pelaksana.
“Tidak jelas siapa yang berhak membayar ganti rugi pohon, pemindahan tiang listrik, dan pembebasan lahan, seharusnya tersurat dalam berita acara perencanaan dan RAB awal ternyata tidak ada,” paparnya.
Meski begitu, DPRD KBB tetap mendorong kontraktor untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai mutu dan waktu yang ditetapkan.
“Untuk hari ini kami komisi III tetap meminta kepada pemerintah daerah juga pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai komitmen awal apa pun yang terjadi. Kepada pemerintah daerah untuk segera menuntaskan poin-poin yang menghambat pekerjaan,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri saat ini sedang melaksanakan perbaikan ruas jalan di wilayah selatan kurang lebih sepanjang 71 kilometer. Membentang dari Selacau di Kecamatan Batujajar hingga perbatasan dengan Kabupaten Cianjur di wilayah Gununghalu.
Proyek itu dibagi menjadi dua yaitu jalan sepanjang 52,5 kilometer dengan biaya Rp177 miliar dan jalan 19,5 kilometer dengan anggaran Rp78 miliar. Seluruh biaya renovasi renovasi jalan itu dibiayai pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). (Mg6)