Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti mengatakan, negara Indonesia telah memberi amanat melalui Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya FAKN mendapat dukungan dan dijadikan agenda rutin.
“Sudah sepantasnya, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan seluruh aparatur negara, memberikan dukungan yang konkret. Sebab, amanat Konstitusi yang mengikat semua elemen bangsa ini telah menyatakan dengan jelas, bahwa; Negara Memajukan Kebudayaan Nasional,” ujarnya.
Dikatakan La Nyala, bahwa Kebudayaan Nasional adalah mozaik Kebudayaan Daerah. Dan kebudayaan daerah lahir dari nilai-nilai Adiluhung Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.
Sehingga, kata La Nyala, kita harus menarik benang merah, dukungan negara kepada kebudayaan nasional, harus tercermin dengan dukungan negara kepada keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagai penjaga marwah kebudayaan daerah serta kearifan lokal Nusantara.
“Jika kita tarik sejarah ke belakang. Sumbangsih Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Keberadaan Kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan tradisi Pemerintahan, Penulisan, Pendidikan, Pengobatan, hingga Kemiliteran, baik di darat maupun di laut,” tuturnya.
Ia menyebutkan, sudah menjadi kewajiban DPD RI memperjuangkan Kearifan Lokal melalui Hak Adat dan Budaya Nusantara, dimana negara harus hadir untuk memastikan sejarah dan budaya yang kita miliki mendapatkan tempat yang layak.
“Jika pemerintah melalui Undang-Undang tentang Desa mengeluarkan APBN trilyunan rupiah untuk seluruh desa, maka sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan pembiayaan rutin untuk entitas Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Desa,” kata La Nyala.
Turut hadir, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dra. Hj. Yani WSS Koeswodidjaja, Sri Radya Karaton Sumedang Larang, H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria, Para raja dan Sultan Seluruh Nusantara, Unsur Forkopimda Para Tamu Undangan. (*)
