BANDUNG – Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, angkat suara soal realisasi dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari pemerintah pusat melalui PT. SMI (Persero).
Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menilai realiasi dana PEN berantakan. Pasalnya, disamping tidak ada program pemulihan ekonomi yang di prioritaskan, terjadi pula kelambatan dalam pelelangan tender.
Menanggapi hal tersebut, Mang Acu–sapaan akrab Acuviarta menilai, Pemda Jabar kurang menyesuaikan prioritas tentang kebutuhan masa pandemi. Terlebih program yang mempunyai daya multiplayer ekonomi.
Baca Juga:Pemprov Jabar Maksimalkan Mobil Maskara, Patriot Desa, dan Pendamping PosyanduMeski Tanpa Pemain Andalan, Persija Siap Hadapi Persela
“Dana PEN itu kan pinjaman. Maka program maupun kegiatannya harus betul-betul memiliki daya ungkit terhadap ekonomi. Karena itu pinjaman,” kata Acuviarta saat dihubungi Jabar Ekspres di Bandung, Kamis (23/9).
Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung itu kembali mengatakan, segala perencanaan harus di dukung dengan matang. Mulai dari penganggaran sampai di setujui menjadi program dan kegiatan Pemda dalam RKPD 2021.
Tak hanya itu, dirinya pun mengusulkan Pemda Jabar untuk segera mengevaluasi atau merombak Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang lelet dalam mereasisikan program.
“Gubernur itu harus mengevaluasi dinas-dinas yang lamban, kalau perlu itu harus di rombak,” cetusnya.
Menurutnya, jika program pemulihan ekonomi (seperti leletnya lelang tender), lanjut dia, apalagi sampai tidak terealisasi maka akan mengurangi nilai ekonomi. Sebab, semua berharap dana PEN itu bisa menggerakan ekonomi.
“Spiritnya kan bisa menggerakan ekonomi. Kemudian lalu terlambat di realisasikan maka dampak ekonominya menjadi tidak cepat untuk pemulihan ekonomi. Berarti tidak cocok namanya,” katanya.
“Dana PEN itu agar bisa segera direalisasikan untuk memulihkan ekonomi. Kalau penggunaanya terlambat saya kira dampak ekonominya berkurang,” tambahnya.
Baca Juga:Hadapi Persela, Persija Soroti Ivan CarlosCannavaro Akhiri Kontrak dengan Guangzhou FC
Terkait dengan adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang disepati pada Sidang Paripurna Rabu (22/9) malam.
Acuviarta mengatakan, perubahan anggaran tersebut tidak terlepas dari anggaran tahun sebelumnya yang terlalu optimistik tanpa melihat kemampuan. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja prioritas.