BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp37 miliar pada tahun 2022 untuk perbaikan 22 bangunan Sekolah Dasar (SD) yang terdata mengalami rusak ringan hingga berat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi saat dihubungi Antara di Bogor, Sabtu (18/7), menyampaikan hal itu terkait rencana perbaikan sekolah menjelang pembelajaran tatap muka (PTM) pada awal Oktober 2021, menyusul bangunan atap kelas SD Negeri Otista di Jalan Otista 78 Kota Bogor, Kamis (16/9) siang ambruk.
Untuk perbaikan SD Negeri Otista yang berdiri sejak 1967, Dinas Pendidikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga (BTT) BPBD Kota Bogor 2021.
Menurut Hanafi, Pemkot Bogor tengah mematangkan data sekolah-sekolah yang perlu perbaikan di tahun anggaran 2022.
Anggaran sebesar Rp37 miliar itu akan dibagi untuk keperluan perbaikan konstruksi bangunan maupun kelengkapan peralatan mebel, seperti bangku, meja dan lemari.
Pemkot ogor akan mengonsentrasikan anggaran tersebut untuk perbaikan jenjang sekolah jenjang SD terlebih dahulu yang lebih banyak rentan ambruk dan berisiko lebih tinggi karena siswa masih kanak-kanak.
Sementara bangunan maupun mebel SMP belum menjadi prioritas, sedangkan untuk SMA/SMK atau yang sederajat merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat.
Di Kota Bogor terdapat 1.390 sekolah jenjang SD hingga SMA/SMK atau yang sederajat, terdiri atas SD Negeri berjumlah 212, SD Swasta berjumlah 130, sehingga total ada 342 SD.
Kemudian 21 SMP negeri dan 154 SMP swasta 154, total 175 SMP, sedangkan jumlah SMA atau sederajat di Kota Bogor terdapat 75 sekolah, terdiri atas 12 sekolah negeri dan 63 sekolah swasta.
Untuk SMK negeri ada 5 dan SMK swasta ada 98 sehingga total terdapat 103 SMK.
Sementara itu, kata Hanafi, untuk perbaikan ambruknya atap SDN Otista yang bersifat darurat, sesuai instruksi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto segera dilakukan melalui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT)
Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap sekolah dari 22 SD yang perlu perbaikan pada tahun 2022, hingga kini masih didata dan dihitung oleh pihak BPBD sebelum dilaporkan kepada DPRD Kota Bogor dan Wali Kota Bogor.
Hanafi juga menyampaikan pendataan kerusakan bangunan di sejumlah sekolah telah dilakukan pada tahun 2021, namun terkendala pandemi COVID-19, sehingga semuanya menjadi lebih lambat.