“Tadi telah dijelaskan misalnya untuk PKH kira-kira masih ada 2.300-an yang belum didistribusikan, yang kedua untuk kartu sembako (BPNT) ada sekitar 5.000-an dan terakhir BST juga ada 5.000-an yang belum didistribusikan atau istilahnya gagal salur kepada masyarakat,” kata Ace.
Ace menyatakan, ada beberapa penyebab bantuan sosial gagal salur, diantaranya alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat. Ace pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segera diselesaikan karena bantuan sosial ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.
Pihak Komisi Vlll ingin memastikan jalan keluar untuk persoalan tersebut, termasuk memastikan agar bantuan sosial yang melalui perbankan itu harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat.
“Jangan sampai KKS itu tidak terdistribusikan kepada masyarakat, kalau misalnya jumlahnya sampai 5.000 di satu kabupaten, itu kan besar sekali, bisa mencapai sekitar setengah miliar, itu kan nilai yang cukup besar,” jelasnya.
Ace juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai mitra Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial. Ia meminta Himbara untuk transparan, karena bantuan-bantuan tersebut merupakan uang rakyat yang memang harus sampai kepada rakyat juga.
“Jangan sampai misalnya bantuan sosial masih terhenti gara-gara ketidakjelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua, kami ingin semua meastikan bahwa bantuan sosial itu dibagikan,” tegasnya.
Ace juga akan mendesak agar semua stakeholder terkait segera melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah berangkat dari data yang ditemukan dan harus segera diselesaikan.
“Prinsipnya, misalnya ada keluarga yang meninggal kalau tidak diwariskan maka itu tetap akan menjadi alokasi Kabupaten Bandung untuk mendapatkan kuota dari bansos itu, jadi tidak dialihkan ke daerah lain, tetapi tetap dimanfaatkan untuk usulan baru,” ungkap Ace.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung, Nina Setiana mengatakan, mengapresiasi kedatangan menteri sosial untuk pengecekan secara langsung ke lapangan terkait verifikasi data penerima bantuan sosial.
“Ada beberapa hal yang ditemukan dalam pertemuan ini, yang tentu saja akan kami tindak lanjut di lapangan. Beberapa hal yang ditemukan itu terkait data-data yang sudah meninggal, ada NIK ganda, ada yang pindah dan lainnya. Senin, Selasa akan kita tindak lanjuti mengundang stakeholder terkait dengan proses penyelesaian masalahnya,” ungkap Nina.
