CIREBON – Konflik takhta Keraton Kasepuhan Cirebon, hingga kini belum terselesaikan. Walikota, Drs H Nashrudin Azis SH, meminta agar masalah ini diselesaikan oleh internal.

Menurutnya, kepentingan pemerintah daerah adalah menjaga objek cagar budaya. Jangan sampai terdampak adanya persoalan tersebut. “Silakan selesaikan internal,” kata walikota, kepada radarcirebon.com, Selasa (24/8/2021).

Walikota berpesan, jangan sampai karena kepentingan pihak tertentu, objek yang menjadi simbol budaya terganggu. “Jaga objek cagar budaya kita,” tandasnya.

Terkait adanya permintaan audiensi dari salah satu pihak di keraton, Walikota mengaku, tidak dalam kapasitas untuk audiensi dengan satu pihak. Pemerintah dalam posisi netral.

“Kalau mau audiensi ya semuanya dikumpulin bareng-bareng,” tandasnya.

Seperti diketahui, saat ini terdapat dua sultan yang telah melakukan Jumenengan di Keraton Kasepuhan. Yang pertama adalah PRA Luqman Zulkaedin.

Prosesi jumenengan atau pengukuhan sebagai sultan dilakukan sepeninggal ayahnya yakni, PRA Arief Natadiningrat.

Yang terbaru, jumenengan dilakukan Sultan Aloeda II Rahardjo Djali di Umah Kulon, lingkungan Keraton Kasepuhan.

Baik pengangkatan PRA Luqman Zulkaedin maupun Sultan Aloeda II Rajardho Djali, keduanya masih mendapatkan penolakan dari kelompok yang menamakan dirinya Dzuriat Sunan Gunung Jati.

Mereka menghendaki pemilihan sultan berdasarkan trah Sunan Gunung Jati.

Kelompok lain yang menghendaki hal serupa adalah Keluarga Amir Sena atau dari mendiang Pangeran Ilen Seminingrat. (rdh/rdr Cirirebon)