BANDUNG – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama mitra kerja Komisi I DPRD menghasilkan beberapa poin catatan agar menjadi masukan dalam perencanaan anggaran di mitra kerja.
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi mengatakan, pengajuan anggaran yang dilakukan mitra kerja Komisi I pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih berkutat pada program-program penanganan Covid-19.
Menurutnya, rencana anggaran pada APBD 2022 kemungkinan besar masih menitik beratkan kepada penanganan pandemi Covid 19.
Dengan begitu, mitra kerja harus bisa melakukan perencanaan program disetiap OPD untuk membantu dan mensuprot program penanganan Covid-19.
“Banyak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini,” singkat Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat belum lama ini.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Yosa Oktora Santono menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Jabar tentang belum meratanya keberadaan jaringan internet di daerah pelosok di Jawa Barat.
Untuk itu, Komisi I menekankan agar progres program wifi publik gratis harus diperluas jangkauannya. Berikut fasiltas insfrastruktur pendukungnya.
Selain itu, terkait pembenahan dan pembangunan Command Center, pada prinsipnya dewan akan mendukung dari sisi penganggaran yang diusulkan.
Kendati begitu, mengingat anggaran yang diusulkan lumayan besar, maka harus ada kajian lebih mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Jadi untuk skala prioritas, Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar, khususnya untuk daerah pelosok dijabar,” sebut Yosa.
Yosa juga menyoroti pengajuan anggaran yang diajukan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil).
Menurutnya, program-program yang diusulkan Disdukcapil masim minim. Bahkan terkesan lebih besar gaji pegawai daripada programnya.
‘’Ini harus dibenahi dengan membuat program-program inovasi yang memberikan manfaat untuk masyarakat,’’kata dia.
“Jadi meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” tambahnya.
Anggota Komisi I Ruhiyat Nugraha menyoroti, persoalan masalah kerasipan. Menurutnya, penyimpanan data kearsipan di Jabar masih terbilang sangat lemah. Arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja. Malah terkessan sembarangan.
