Pembangunan Infrastruktur Kunci Peningkatan Ekonomi Jawa Barat di Masa Depan

BANDUNG – Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mengejar target peningkatan ekonomi Jawa Barat dalam beberapa tahun kedepan.

Meski begitu, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara merata di semua wilayah agar konektivitas ekonomi bisa terbangun dengan baik.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Infrastruktur yang digelar BUMN Center Unpad, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar dengan tema ‘Peningkatan Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Daya Saing dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat’ yang digelar secara secara daring, Sabtu (14/8).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto menyebutkan, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen hingga tahun 2022. Namun untuk mengejar pencapaian itu, infrastruktur Indonesia harus digenjot kembali.

Terlebih, kata dia, saat ini peringkat infrastruktur Indonesia peringkat 57 di dunia. Alokasi pembangunan infrastruktur hingga Rp417 trilliun diharapkan bisa terdistribusi ke Jawa Barat.

“Infastruktur Jabar menjadi kunci agar bisa dorong ekonomi nasional. Ekonomi kita (Jabar) berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia,” ucap Herawanto saat memaparkan materi.

“Jika anggaran Rp417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa memberi PDRB sampai 0,45%. Belum lagi multiplayer efek lainnya dan memberi dampak jangka panjang,” imbuhnya.

Herawanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara utara dan selatan Jawa Barat. Untuk kawasan selatan Jabar harus dipercepat lagi. Sebab, kawasan tersebut memiliki potensi pariwisata dan agribisnis.

“Untuk pengembangan Jabar selatan perlu dukungan infrastruktur, seperti pusat distribusi dan pelabuhan. Kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata,” jelasnya.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Jabar terutama wilayah selatan, Herawanto merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama dari sisi pembiayaan perlu didorong creative financing dengan skema pembiayaan memanfaatkan bank lokal dan asing.

Kedua, lanjut dia, sinergi antar stakeholder dengan dibentuk gugus tugas untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan dan lainnya. Ketiga pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi.

Sementara itu, Staf Khusus Kemenhub RI Otto Ardianto mengatakan, sebelum pandemi laju pertumbuhan transportasi dan pergudangan sampai 5 persen.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan