Kepala Bappelitbangda KBB Yakin Perubahan RPJMD Selesai

NGAMPRAH – Kepala Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu mengatakan, saat ini pembahasan akhir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah masuk wilayah DPRD KBB.

Dia memastikan bahwa rotasi dan mutasi 160 pejabat administrator dan pengawas yang dilakukan beberapa pekan lalu tak memengaruhi pembahasan perubahan RPJMD KBB.

“Pada 25 Juni lalu izin pembahasan dan pengesahan Raperda RPJMD sudah keluar dari Kemendagri. Bappelitbangda bahkan sudah ekspos di hadapan pansus perubahan RPJMD,” kata Asep saat dihubungi, Senin (19/7).

Asep menyebut pihaknya masih menunggu jadwal dari DPRD KBB mengingat saat ini perubahan RPJMD ini tinggal pada tahap pembahasan antara pansus dengan Organisasi Perangkat Dinas (OPD) terkait.

“Tapi saya berkeyakinan karena perubahan RPJMD ini merupakan hajat bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Makanya akan baik-baik saja. Perbedaan pandangan pasti ada. Yang terpenting ada titik temu,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Wendi Sukmawijaya menilai rotasi dan mutasi terhadap 160 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Bandung Barat berpengaruh pada pembahasan perubahan RPJMD.

Wendi Sukmawijaya menuturkan, dihentikannya pembahasan perubahan lantaran tim penyusun RPJMD Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

“Banyaknya pejabat yang menduduki posisi jabatan baru sehingga tidak menguasai materi substansi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023. Akhirnya pembahasannya dihentikan dulu,” ujar Wendi melalui keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Wendi menilai, rotasi dan mutasi tersebut dilakukan tidak berdasar pada perencanaan dan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah dengan pemangku kebijakan. Alhasil kini pembahasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat terhambat.

“Tidak hanya itu saja, rotasi mutasi ini juga sangat mengganggu fokus arah pengelolaan dan tujuan pembangunan yang tertuang di RPJMD Bandung Barat,” tegasnya. (PW)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan