BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal manut pada keputusan pemerintah pusat jika memang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang.
Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin, mengatakan dalam kondisi seperti ini pemerintah lebih mementingkan kesehatan masyarakat KBB sehingga setuju PPKM Darurat diperpanjang enam pekan kedepan.
“Iya (setuju), karena tentunya pemerintah pusat juga pasti penuh pertimbangan. Enggak mungkin (kebijakannya) asal-asalan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (15/7).
Menurutnya, jika melihat kondisi kasus Covid-19 yang saat ini masih tinggi, maka kondisi kesehatan memang harus diutamakan ketimbang kondisi perekonomian.
“Makanya kami sebagai pemerintah daerah, pasti akan mengikuti kebijakan pusat,” ucapnya.
Asep mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pemerintah pusat, bahwa penerapan PPKM Darurat ini sudah bisa menekan mobilitas masyarakat, termasuk di daerah Bandung Barat.
“Tapi upaya untuk lebih menurunkan mobilitas masyarakat masih terus ditingkatkan supaya pemaparan virus corona bisa ditekan, selain dengan cara meningkatkan target vaksinasi dan testing,” ujar Asep.
Disisi lain, Asep juga mengakui jika PPKM Darurat ini diperpanjang, nantinya perekonomian di KBB akan semakin terpuruk, termasuk akan sangat berdampak terhadap pengelola obyek wisata.
Hal tersebut karena selama penerapan PPKM Darurat ini obyek wisata harus ditutup, jam operasional untuk pasar tradisional dan supermarket dibatasi, dan tempat kuliner juga hanya melayani take away.
“Kalau kita berpikir ke perekonomian tapi dari sisi kesehatan bobrok, saya pikir masalah ekonomi enggak akan maju juga, dan siapapun gak akan berani,” kata Asep. (mg6)
