JAKARTA – Perusahaan pelat merah PT Kimia Farma Tbk berencana akan menyelenggarakan vaksin Gotong Royong individu atau vaksin berbayar sebagai opsi untuk masyarakat. Hal itu mendapat kritikan pedas dari ekonom senior Faisal Basri yang berpendapat bahwa BUMN mencari keuntungan ditengah situasi yang masih genting.
“Akui sajalah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin,” ungkapnya mengutip akun sosial media Twitter, Rabu (14/7).
Faisal mengatakan, jika Kimia Farma benar-benar tidak mencari keuntungan, maka mereka sebaiknya menjadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat pemerataan sistem kekebalan komunal (herd immunity).
Baca Juga:Sudah Capai 543 Orang, Kasus Positif Covid-19 di Kelurahan Rancaekek KencanaAsrama Mahasiswa Telkom University Akan Dijadikan Tempat Isolasi
“Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis,” ucapnya.
Faisal menyayangkan usulnya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak.
“Menteri Kesehatan menolak karena kemahalan. Pemerintah bisa beli lebih murah,” katanya.
Selain itu, Faisal juga mengkritisi vaksin yang dikuasai oleh BUMN berdasarkan aspek bisnis. Hal itu menjadi tidak tepat untuk barang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini.
“Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berdasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnis oleh BUMN,” ungkapnya.
Menurutnya, adalah hal yang wajar ketika produsen vaksin memasang harga yang lebih mahal jika diperuntukkan untuk berbisnis. Sehingga, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah supaya daya tawarnya tinggi.
“Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah,” pungkasnya.
Baca Juga:Hari Pajak Nasional: Transaksi Tokopedia E-Samsat di Jawa Barat Meningkat Lebih dari 2x LipatMensos Pastikan Kebutuhan Makan Siap Saji untuk Petugas Terpenuhi
Sebagai informasi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra menepis anggapan bahwa pihaknya mencari keuntungan. Sebab, harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, lanjut dia, jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gratis pemerintah juga berbeda dengan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong. Vaksin program pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Sementara Vaksin Gotong Royong dari Kimia Farma menggunakan vaksin Sinopharm.