BANDUNG – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar) Haru Suandharu memprediksi jika PPKM Darurat diperpanjang dikhawatirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tembus ke angka Rp6 triliun.
“Kalau Pak Gubernur kemarin bilang sampai kehilangan Rp5 triliun, mungkin. Apalagi mau diperpanjang PPKM-nya. Bisa tembus ke Rp6 triliun,” ucap Haru saat dihubungi di Bandung, Selasa (13/7).
“Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Cuman kita harus hati-hati kebijakan pas gini. Yang penting bagaimana caranya bantuan dan stimulan untuk rakyat harus ada,” imbuhnya.
Terkait dengan kehilangan pendapatan Rp5 triliun akibat penurunan pendapatan. Politisi ulung itu mengaku tidak terlejut. Pasalnya, sejak pembahasan RPJMD dirinya sudah mengingatkan.
“Sebetunya saya tidak terkejut ya. Ketika APBD 2021. Kita sudah ingatkan ini masih Covid-19. Jadi jangan terlalu optimis terhadap target pendapatan. Kalau tidak pesimis, paling banter moderatlah,” katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar dalam perencanaan tidak menempatkan pada posisi masa pandemi. Sehingga dengan penuh keoptimisan perencanaan tersebut dibuat.
“Ia perencanaannya terlalu optimis. Ini trensnya sebelum Covid pun sudah turun. Jadi tahun 2018 sudah mulai. Tahun 2018, 2019 tren itu turun. Tapi sudah diingatkan pun tetap semangat. Kan kita mah ikut saja. Cuman kita ingatkan. Sebelum pandemi saja sudah turun. Apalagi pandemi,” tegasnya.
Kendati begitu, dirinya menyarankan untuk terus survev. Terlebih pada hal-hal yang mendasar berupa kesehatan ekonomi yang memekili daya ungkit tinggi harus didorong supaya tidak terlalu berat beban APBD-nya.
Terkait PPKK di perpanjang, ia pun mengatakan, apabila kebijakan pemerintah pusat tidak tegas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan UU Karantina dengan konsekuen, maka khawatir pandemi belum akan selesai dalam waktu dekat di Indonesia.
“Sepanjang pemerintah pusat tidak tegas mengambil alih masalah dan selalu melemparkan kepada daerah dan masyarakat, maka sepanjang itu pula penanggulangan COVID-19 di Indonesia sulit diharapkan kemajuannya,” katanya.
Menurutnya, pendapatnya itu didasari kenyataan bahwa RT dan RW dibebani tanggung jawab besar untuk melaksanakan PPKM Mikro Darurat. Sedangkan RT dan RW tidak memiliki SDM, Sumber Daya dan pemahaman yang cukup untuk memutuskan dilakukan karantina atau tidak.
