oleh

Dewan Minta Pendataan Ulang Penerima Bansos dari Kemensos

DEPOK – Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI (Kemensos) rencananya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) seiring diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bansos rencana akan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan sasaran untuk BST menyasar 10 juta penerima bantuan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

Untuk BST, kata Menteri Sosial Tri Rismaharini pada beberapa hari lalu disalurkan dalam bulan ini, termasuk untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April.

Baca Juga:  Dinkes Depok Sebut Percepatan Vaksin Itu Tugas Bersama, Begini Penjelasannya

Besaran BST ditaksir senilai Rp300 ribu per bulan dan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Untuk yang Mei dan Juni diberikan Rp600 ribu sekaligus.

Merespon rencana distribusi bansos dari pemerintah pusat untuk meredam dampak sosial ekonomi di masa penerapan PPKM Darurat, Dewan Kota Depok meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar melakukan pembaharuan data penerima bantuan.

“Jika penyaluran dana bansos masih mengacu pada data bansos yang lalu tentu sangat tidak baik dan tidak adil. Pemerintah baik pusat dan Kota Depok harus melakukan revisi ulang data penerima bansos dan jangan lagi mengacu data yang lalu dimana bantuan yang diterima berupa sembako,” kata anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi kepada Jabar Ekspres, Selasa (13/7).

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga