Mempercepat Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia Melalui Investasi dan Kolaborasi Global

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: ekon.go.id
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: ekon.go.id
0 Komentar

Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya Pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19, diantaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja.

Sementara itu program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021.

Baca Juga:Pemkot Cimahi Buka Ruang Usaha Bagi Pelaku UMKMVarian Delta Disinyalir Jadi Faktor Penyebab Meledaknya Kasus Covid-19 di KBB

Menko Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut.

“Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Menko Airlangga.

OECD diharapkan tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia,” tutur Menko Airlangga menutup sambutannya.

Turut hadir dalam acara webinar ini diantaranya Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, serta pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. (ag/fsr/hls)

0 Komentar