“Pemerintah juga tengah membahas opsi tax amnesty jilid 2 dan wacana perluasan PPN ke objek sembako, dan jasa pendidikan,” ucapnya.
Bhima menambahkan, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dimana negara lain meramu formulasi pajak untuk mengatasi defisit selama pandemi. Sebaiknya pemerintah mengejar pendapatan pajak dengan meningkatkan tarif pajak kalangan atas dan merelaksasi pajak untuk lapisan menengah dan bawah.
“Ada tiga yakni menutup celah penghindaran pajak, meningkatkan porsi pajak kelompok kekayaan teratas, dan memberikan relaksasi pajak termasuk PPN agar daya beli masyarakat menengah bawah cepat recovery,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4×2 di bawah 1500cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021. (jawapos.com)
