BANDUNG – Klaster perkantoran di Gedung Sate terus bertambah. Penutupan pun kembali diperpanjang. Setelah Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, kini Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmadja terpapar.
Kali ini, perpanjangan lockdown dilakukan lebih ketat. Dimana seluruh pegawai diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga 25 Juni 2021.
Tak hanya itu, penutupan Gedung Sate pun diperluas cakupannya seperti masjid, museum, kantin, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala Biro Umum Kantor Pemerintahan Provinsi Jabar, Sumasna mengatakan perpanjangan penutupan Gedung Sate Bandung ini sebagai imbas dari terus bertambahnya pegawai yang terpapar Covid-19.
Menurut Samasna saat ini terdapat 62 orang ASN terkonfirmasi positif Covid-19. Angka tersebut berasal dari temuan awal 31 kasus pada awal Juni lalu.
Saat ini pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani perawatan di rumah masing-masing serta di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Pihaknya pun telah menerbitkan surat edaran nomor 103/ks.01/um tentang penerapan work from home di lingkungan Sekretariat Daerah dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.
“Kali ini WFH diberlakukan pada seluruh karyawan, yang berlangsung hingga 25 juni 2021 mendatang,” jelas Sumansa.
Beredar pula kabar di WhastApp Grup (WAG) tentang adanya lockdown di beberapa kantor dinas provinsi. Bahkan, ada juga beberapa kepala dinas yang terpapar.
Namun, sampai ditulisnya berita ini, kabar yang beredar di WAG belum sempat di klarifikasi oleh pihak Pemprov Jabar.
Sumasna menjelaskan, Sekda Jabar merupakan bagian dari 143 ASN dan non-ASN Gedung Sate yang dinyatakan positif Covid-19.
kondisi tersebut, kata dia, mendorong pihaknya untuk menghentikan seluruh kegiatan atau lockdown total di pusat pemerintahan Provinsi Jabar itu.
“Berdasarkan laporan terbaru, Covid-19 menyerang 82 orang ASN dan 26 orang keluarga ASN. Kemudian, 27 orang non-ASN dan 4 orang keluarga non-ASN serta 3 orang pegawai magang dan 2 orang keluarga magang,” paparnya.
Sementara itu, Haru Suandharu, selaku Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, mendorong Kepala Daerah khususnya Gubernur untuk fokus pada penanganan Covid.
