Tidak hanya itu, ia juga menyebut sebanyak 72 penyelenggara diberhentikan dari jabatannya, ditambah 270 orang diberikan ketetapan, dan 4.005 lainnya direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.
Mirisnya lagi, lanjut dia, l di antara perkara-perkara yang diadukan dan mutlak diproses DKPP rata-rata merupakan perkara-perkara asusila, seperti pelecehan seksual atau intimidasi yang mengarah pada perilaku pemerkosaan, pelanggaran terhadap penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pesta minum-minuman keras yang memabukkan, dan perjudian.
“Kasus yang menimpa para penyelenggara Pemilu itu masuk dalam delik hukum sebagai perbuatan yang mencederai kemanusiaan. Dan inilah sumber utama rusaknya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil),” pungkasnya. (hrs).