Sebagai salah satu perangkat Daerah yang juga mengawal pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Perumahan Permukiman dituntut untuk dapat melaksankan kegiatan-kegiatan tersebut dengan efisien, akuntabel, tertib administrasi, dan tepat tujuan, tepat sasaran.
Mencermati kondisi yang terjadi di Disperkim, dibutuhkan suatu terobosan, intervensi teknologi di dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai dengan amanah Pergub 86 tahun 2018 yang bersifat terintegrasi dan menyeluruh.
Sesuai dengan mandat di dalam RISPBE kepada setiap perangkat daerah untuk mengidentifikasi, menyusun dan mengimplementasikan SPBE di dalam pelaksanaan tupoksinya sebagai salah satu upaya refomasi birokrasi.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun sebenarnya sudah sangat lengkap menerbitkan regulasi untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini.
Dengan diterbitkannya Perpres tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan ditindaklanjuti dengan Pergub Jawa Barat Nomor 86 tahun 2018 tentang Rencana Induk Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Grand Design SiPERKim Calakan sebagai implementasi SPBE di tingkat perangkat daerah, khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat ini akan disusun dengan mempertimbangkan capaian program, kebutuhan program, keluaran program dan dituangkan di dalam dokumen yang memuat analisis kebutuhan dan analisis manfaaat dari pemilihan system yang direncanakan.
Pengembangan Grand Design SiPERKim CALAKAN atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat menjadi solusi yang cepat, tepat dan adaptif untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, akuntabel, efisien sesuai dengan amanah dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menuju Birokrasi 3.0 yaitu Birokrasi Dinamis dalam menghadapi tuntutan Revolusi Industri 4.0.