JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan nama Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mempertanyakan apakah gitaris Slank tersebut ahli di bidangnya. Sebab, dia berlatar belakang seorang musisi.
“Akhirnya nanti publik bertanya-tanya, di mana BUMN, di mana profesionalitasnya,” ujar Ujang kepada JawaPos.com, Sabtu (29/5).
Bahkan, bukan kali ini saja Erick Thohir mengangkat orang yang belum teruji pada bidangnya. Seperti politikus PDIP Basuki Tjahja Purnama (Ahok) diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Kemudian ada nama politikus PDIP Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Selanjutnya politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago sebagai Komisaris Independen Pelindo I.
“Sekarang Jokowi, seolah-olah Menteri BUMN menempatkan orang-orang yang dinilai belum memiliki kapasitas. Kalau semua orang masuk, semua orang yang bukan ahlinya masuk bukan ditempatkan bukan bidangnya ini akan hancur,” katanya.
“Di pemerintahan Jokowi ini parah karena menempatkan orang-orang partai yang dahulu zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) enggak ada,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, sebaiknya BUMN diisi oleh orang-orang profesional atapun pegawai yang sudah mengabdi lama di perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga tidak menimbulkan nyinyir di publik.
“Jadi lebih baik dari kalangan profesional ataupun pegawai BUMN tersebut diangkat yang sudah bekerja cukup lama di BUMN,” ungkapnya.
Sementara itu, terpisah Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan memang di nagara-negara lain juga sama seperti Indonesia, orang yang punya jasa diberikan tempat di perusahaan-perusahaan milik pemerintah.
“Jadi menurut saya ini fenomena yang ada sejak Pak Jokowi dari 2014 karena ada banyak relawan Pak Jokowi jadi komisaris di BUMN dan ini dilanjutkan setelah kemenangan Pak Jokowi kedua di 2019,” katanya.
Kunto mengaku wajar jika orang tersebut ditunjuk menjadi pemimpin di perusahaan pelat merah tersebut. Namun, penempatan tersebut harus berdasarkan kapasitas, kompetensi dari orang itu.
