“Selain itu ketidakpahaman dalam mengakses perizinan berbasis internet menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk memulai mengurusi perizinan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, terkait soal perizinan itu sifatnya online terpusat, tetapi masyarakat kita yang tidak melek informasi yang tidak melek internet itu akan sulit.
“Jadi harus ada bimbingan dari kelembagaan supaya yang ultra mikro tadi mau naik menjadi makro kemudian mengurus perizinannya,” tuturnya.
Oleh karena itu Yunandar mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membangun sebuah fasilitas perizinan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan untuk memulai suatu usaha.
“Salah satu idenya tadi bagaimana membangun suatu fasilitas terpadu. Jadi mulai dari perizinan, permodalan, pelatihan, kemudaian pemasaran ada di satu tempat,” ujarnya.
Dengan hadirnya perizinan terpadu tersebut, masyarakat yang ingin mengembangkan produk hasil usahanya dapat terfasilitasi di satu tempat tersebut.
“Semacam Mall UMKM sehingga akan mempermudah jadi tidak harus berpikir sekarang kemana lagi, sekarang harus apalagi, dan fasilitas ini harus ada di semua kabupaten/kota di Jawa Barat” pungkasnya. (win)
