BANDUNG – Ketua Panitias Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Haru Suandharu meminta Dinsos Jabar segera melakukan kajian bersama para mitra terkait penyaluran Bansos Covid-19. Hal itu, agar dapat menganalisa lebih jauh terkait efektifitas dari bantuan tersebut.
“Apakah memang diperlukan atau tidak, kalau memang diperlukan lagi ya Pemprov harus segera mengalokasikan dan mungkin bentuknya dalam bentuk uang tunai,” ucap Haru di Bandung, Jumat (16/4).
Haru menuturkan, perihal efektifitas penyaluran bantuan diharapkan harus lebih antisipatif, menimbang Pandemi Covid-19 masih belum tau kapan berakhirnya. Maka dari itu, Dinas Sosial yang merupakan jaring pengaman sosial yang harus tetap terjaga pertumbuhannya.
“Pemprov harus jaga-jaga makanya alokasinya harus efektif, efisien dan substantif pertama karena sebagai jaring pengaman sosial kalau pertumbuhannya masih negatif,” katanya.
“Nanti akan banyak orang yang tidak mampu, alokasi anggaran berikutnya harus efektif yang mengungkit ekonomi nasional khususnya di Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi dari pendistribusian penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat pihaknya meminta agar ada perbaikan yang lebih baik terkait mekanisme pembagian.
“Setelah kami tadi berdialog dengan Dinas Sosial terkait evaluasi dan monotoring terkait pembagian Bantuan Sosial Agar tepat sasaran, efektif dan tidak tumpang tindih, dikarenakan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Provinsi dan Kabupaten Kota” ucap Achmad Ru’yat.
Achmad Ru’yat menyebut, masih ada hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari Komisi V menjadi bagian yang penting untuk sistem penyaluran yang lebih baik, validasi data, sasaran penerima, dan mekanisme penyaluran.
Ia juga berharap ke depan, serapan untuk penyaluran Bantuan Sosial bisa semaksimal mungkin dan tidak terjadi kendala.
“Mudah mudahan serapan kedepan bisa terserap 100% , karena tadi dijelaskan ada beberapa kendala seperti gagal kirim dan bahan sembako yang rusak tapi persentasenya masih dalam batas toleransi. Dan kedepannya terus ada perbaikan yang lebih baik lagi” pungkasnya. (win)
