Sebab, kata dia, kejadian-kejadian sebelumnya tidak mau terulang kembali. Terlebih sebelumnya sudah melakukan prakualifikasi yang panjang, namun akhirnya wanprestasi.
“Secara umum ini adalah arahan saya memberhentikan investor dahulu. Dengan proses panjang namun wanprestasi. Sehingga saya belajar kedepannya memilih lebih teliti,” katanya.
Ia menyebutkan, pemenang lelang Luhut Nambo itu teknologinya sudah teruji. Bahakn dari sisi beban ongkos ke kota/kabupaten pun tidak terlalu besar.
Setelah adanya kerjasama Jerman dengan Luhut Nambo. Ke depannya ia pun menargetkan untuk mempercepat oprasional TPPAS lainnya. Seperti Legok Nangka.
Bahkan, kata dia, ia pun akan kembali membangun TPPAS di setiap regional di Jabar. Tujuannya untuk menciptakan daerah yang ramah lingkungan.
1 sampai 2 oeserta oleh karena igu saya harapkan oancat, jabar harus jadi energi karena pengelolaan sampah grus regiobal yang belum
“Minimal kita butuh 3 TPPAS skala besar. Sehingga Jabar dikenal provinsi ramah lingkungan. Semua bisa kita bereskan sebuah terukur. Saya berdoa tidak ada wanprestasi dikemudian hari,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar Haru Suandharu mengaskan Pemprov Jabar untuk segera mengoprasionalkan kedua TPPAS tersebut. Sebab, sampai saat ini mengolah sampah belum jelas arah realisasinya.
“Kami mendorong teman-teman di Fraksi PKS di Komisi IV, agar segera mendorong Pemprov untuk menuntaskan masalah sampah ini secara bersama-sama. Sehingga Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan pengoperasian dua TPPA tersebut,” tegasnya.
“RPJMD perubahan 2018 sd 2023 secara teknis akan menjadi acuan APBD 2022 s/d 2023, yang mana program penuntasan masalah sampah ini masuk, sebagai tindak lanjut dari dibangunnya dua TPPA,” tambahnya.
Ia berharap dengan dioperasikannya kedua TPA ini, maka masalah klasik sampah yang sering terjadi di masyarakat, tak terjadi lagi.
“Kenapa ada banjir setiap tahun, salah satu penyebab utamanya karena persoalan manajemen sampah belum beres,” jelasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS DPRD Jabar berkomitmen untuk proaktif mendorong teman teman komisi IV, untuk mendorong adanya koordinasi antara Gubernur, DPRD Jabar, Bupati / Walikota dan DPRD Kota/Kabupaten yang diproyeksinya menggunakan kedua lokasi TPPA tersebut.
