“Misalnya terjadi kecelakaan atau bencana tanah longsor gerakan tanah, tidak langsung longsor atau tanah itu bergerak terjadi rekahan rekahan tanah, jangka panjangnya itu berdampak kalau semakin banyak kawasan terbangun di area-area di Bandung Utara akan berdampak terhadap kondisi ketersediaan air tanah. Karena kan KBU memiliki fungsi resapan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Meiki, pembangunan yang berdiri di atas lahan yang merupakan resapan air juga akan berdampak pada kawasan lain. Tak terkecuali Kota Bandung yang dinilainya beberapa waktu lalu sempat mengalami banjir karena tidak ada resapan di hulu.
“Di tahun 2019 terjadi banjir di Cicaheum, Ujungberung karena sungainya meluap karena ada kiriman air dari kawasan Bandung Utara. Tidak diresap oleh kawasan Bandung Utara itu jadinya lari ke sungai meluap. Jadi jangka pendeknya itu terjadi banjir, dan banjir genangan genangan baru di titik-titik di kawasan perkotaan karena kirim air dari hulu,” bebernya.
Meiki tidak menyangkal, laju pembangunan penduduk memang tidak bisa dihindari. Namun, pembangunan yang dilakukan harus tetap memerhatikan aspek lingkungan, seperti pembuatan sumur resapan.
Terpisah, Wali Kota Bandung Oded M. Danial juga turut menanggapi fenomena pembangunan tersebut. Menurutnya, Ia bersama dinas terkait sudah melangsungkan pengawasan dan penindakan.
“Dengan dinas-dinas terkait tupoksinya sudah berjalan, karena memang kalau dibiarkan tidak diawasi tidak dievaluasi ini gawat,” ungkapnya.
“Sudah-sudah, waktu itu sudah kita berikan sanksi,” tambahnya. (ayu)
