BANDUNG – Konsep pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan diterapkan di setiap sekolah SMA/SMK dikhawatirkan akan menjadi ajang mencari keuntungan.
Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Muda (ICMI Muda) Jawa Barat (Jabar) Cucu Sukmana mengatakan, pembentukan BLUD sebetulnya tidak memiliki urgensi jika dikaitkan dengan program SPP gratis.
Saat ini dinas pendidikan Jawa Barat sedang getol-getolnya mengadakan penilaian mengenai sekolah mana saja yang sudah bisa dibentuk BLUD.
Untuk itu, jika ini terjadi, artinya pihak sekolah memiliki kewenangan untuk meminta berbagai pungutan kepada para orang tua siswa.
“Itu kan akan menggugurkan tujuan mulia pemerintah provinsi Jawa Barat yang telah menggelontorkan anggaran besar dengan program populisnya, SPP Gratis,” jelasnya kepada Jabarekspres.com, Minggu, (14/4).
Mantan dewan pendidikan ini menuturkan, pada 2013 konsep BLUD pernah diterapkan. Dan waktu itu, dia tidak sepakat dengan rasionalisasi.
Untuk itu, sudah seharusnya setiap sekolah SMA/SMK lebih optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendukung anggaran besar untuk memberikan fasilitas SPP gratis.
Sebagai saran, lanjutnya sebaiknya Pemprov Jabar harus fokus pada persoalan akses dan layanan pembelajaran. Terlebih saat ini masih terjadi tumpang tindih mengenai teori pembelajaran.
“Jadi metode pembelajaran di masa pandemi ini belum ada yang baik dan terukur,”ujarnya.
Cucu menambahkan, di masa pandemi, Disdik Jabar sebaiknya harus memperhatikan mengenai kualitas pembelajaran dan meningkatnya angka putus sekolah.
“Kondisinya sekarang ini banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA karena alasan terkena dampak pandemi,” tutup Cucu. (yan)
