BANDUNG – Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang sudah berjalan sejak 2020 lalu berakibat pada kenaikan angka kemiskinan di Kota Bandung. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga Januari 2021, tercatat ada 139 ribu warga Kota Bandung yang berada dalam garis kemiskinan.
“Awal dari pandemi 2020 kita punya data DTKS 136 ribu itu kita bicara warga miskin dan tidak mampu, hasil pemuktahiran data terbaru di bulan Januari 2021 kita ada kenaikan di angka 139 ribu, jadi ada sekitar 3 ribu kenaikannya,” ungkap Tono di Taman Dewi Sartika, Kota Bandung, Selasa (2/3).
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kata Tono, terdiri dari anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis, ataupun fakir miskin.
Tono menuturkan, ekonomi dan kesehatan menjadi aspek yang saling tarik-menarik saat pandemi Covid-19. Pasalnya, penanganan kesehatan dan perekonomian kerap kali sulit ditangani secara bersamaan.
Sehingga tak heran, pada masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi. Hal itu, kata dia, meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), gangguan psikologis seperti frustasi, maupun tindakan kriminal yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Ada frustasi, PHK, kriminal, ekonomi semua kena imbas, tapi kalau pedagang, pelaku usaha hiburan, pasar-pasar terkena imbas, karena usaha kan ada take and givenya, nah di masa pandemi itu sulit,” ungkapnya.
Meski begitu, Tono menambahkan, peningkatan DTKS di masa pandemi Covid-19 hampir dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, di masa pandemi pemerintah juga berupaya untuk menstabilkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan.
“Kondisi tersebut bukan hanya di Kota Bandung, tapi seluruh indonesia, dampak dari Covid-19 ini memang cukup berat, ini tarik-tarikan antara ekonomi dan kesehatan,” tandasnya.
Tono membeberkan, hampir 70 persen PMKS berasal dari luar daerah kota Bandung. Pihaknya terus melakukan pendekatan apabila mendapati warga luar daerah yang menjadi PMKS di kota Bandung.
“Saat ini sering ada boneka-bonekan terus terang itu menghalangi lalu lintas juga. Itu kita lakukan penjangkauan, pendekatan tiap hari. Kita angkut mereka. Tapi lagi-lagi bahwa yang melakukan aktivitas di jalan 70 persen bukan warga kita,” bebernya.
