oleh

Penjelasan Tentang Sanksi Vaksinasi

JAKARTA – Adanya pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin dikritisi DPR. Alasannya, dalam rapat kerja di Komisi IX, disepakati jika pemerintah tidak mengedepankan denda atau pidana.

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menjadi dasar hukum pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan persnya mengatakan, jika kebijakan tersebut sebagai inkonstitusi. Pemerintah dianggap melanggar kesimpulan rapat kerja dengan Komisi IX pada 14 Januari 2021 (poin 1 huruf g).

Yang menyepakati bahwa pemerintah tidak mengedepankan denda atau pidana. Ia menilai sikap ini menunjukkan ketiadaan itikad baik pemerintah.

“Sebab Tatib DPR RI menyebutkan hasil rapat baik berupa keputusan atau kesimpulan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Bagaimana rakyat mau ikut aturan, jika pemerintah sendiri melanggarnya,” terangnya, Rabu (17/2).

Menurutnya, pendekatan denda dan sanksi atas sesuatu yang bersifat pilihan berpotensi melahirkan bibit otoritarian. Ia melanjutkan, jika saat ini masyarakat tengah menikmati demokrasi. Negara harus bisa memperbaiki dengan melakukan pendekatan persuasif. Melalui edukasi dan kominikasi.

“Denda atau sanksi atas sesuatu yang ada ruang pilihan, dapat membuat rakyat berpikir pemerintah menggunakan tangan besi. Jangan sampai karena tidak sependapat dengan pemerintah, negara mencabut hak fundamental rakyat akan jaminan sosial dan layanan administratif,” tutur Netty.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga