SOREANG – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengungkapkan proyek mangkrak dinilai dapat menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) milik Kabupaten Bandung.
Dikatakan Toni, salah satu proyek mangkrak di Kabupaten Bandung adalah pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Bihbul. Menurutnya, Pemkab Bandung sudah menjalin kesepakatan dengan pihak ketiga. Namun, hingga batas waktu yang sudah habis, ternyata kesepakatan yang sudah tercantum dalam MoU tidak dijalankan.
“Menurut informasi ke kita, sementara ada dua proyek mangkrak. Mereka yang modali, biayai, yang bangun, baru nanti selama berapa tahun mereka kelola, itu jadi milik pemda, dan pemda mendapatkan keuntungan dari pengelolaan mereka, sampai modal dan keuntungannya mereka dapat,” ungkap Toni saat memberikan keterangannya melalui telepon seluler, Rabu (3/2).
Dia juga menjelaskan, dengan mangkraknya proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu, maka Pemkab Bandung seharusnya langsung memberikan sanksi kepada pihak ketiga terkait pemutusan kontrak.
Sehingga, kata Toni, mangkraknya proyek tersebut membuat Pemkab Bandung kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila proyek itu terus berjalan dan bisa segera terbangun maka akan ada tercipta pelayanan publik. Lalu, secara otomatis potensi PAD datang dan masuk ke Kabupaten Bandung.
“Rencananya untuk rumah sakit ibu dan anak, karena di Kabupaten Bandung belum ada rumah sakit yang secara khusus menangani ibu dan anak. Jadi selama ini warga Kabupaten Bandung berobatnya ke Kota Bandung, maka otomatis PAD-nya masuk ke kota,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Toni, ada pembangunan pasar sehat sabilulungan di Majalaya yang juga mangkrak, padahal potensi PAD yang bisa masuk itu sangat luar biasa. Pihaknya sendiri akan mendorong pemda untuk segera mencari pihak ketiga yang lain atau mendorong pemda untuk mengelola sendiri.
“Kita akan mendorong bupati baru untuk mengevaluasi seluruh kerjasama dengan pihak luar,” ucap Toni.
Lebih lanjut Toni menyatakan, terkait pemilihan pihak ketiga dalam sebuah proyek, Ia menyarankan pemda harus melakukan crosscheck. Misalnya dicek kantonya, rekening perusahaannya sehat atau tidak, seberapa siap dananya. Setelah terpantau, kata Toni, ternyata banyak pihak ketiga itu tidak punya modal, terus mereka berharap dapat dananya.
