BEKASI – Kementerian Sosial RI memperbaiki skema distribusi bantuan sosial (bansos) tahun 2021 untuk memastikan bantuan diterima utuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jumat, (8/1).
Risma mengaku penyaluran bansos tahun ini langsung diterima lewat PT Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara) kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui akses data kependudukan, seperti dilansir dari Antara.
“Pencairan sudah mulai sejak 4 Januari kemarin. PT Pos door to door yang Himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan diserahkan ke PT Pos dari bank,” katanya.
Perbaikan skema bansos itu, kata dia, juga bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan. Risma mengatakan, ada tiga kategori kemiskinan, dan ia akan mengangkat masyarakat miskin agar bisa keluar dari garis kemiskinan melalui program pemberdayaan.
“Kemiskinan ada tiga kategori, hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita angkat, berat memang tapi kita akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan,” ucapnya.
Dikutip dari Antara, program tersebut di antaranya optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
“Di tempat ini juga kita merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian PU, anggaran dari mereka (Kemen PU),” katanya.
Risma juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.
“Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementerian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian KIP untuk sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut,” ungkapnya.
