oleh

Titi Purwaningsih Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Guru Honorer dan Program PPPK

JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengkritisi kebijakan pemerintah membuka rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) besar-besaran tahun ini. Bahkan pemerintah menargetkan paling lambat April, seleksi PPPK dengan formasi satu juta guru itu akan digelar.

“Ini kok pemerintah aneh sekali wong yang tahap satu saja belum selesai sudah buka tahap dua. Jumlahnya gede banget lagi,” kata Titi dilansir dari jpnn.com, Kamis (7/1).

Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru honorer K2 yang lulus PPPK di Bone dan Luwu telah mengantongi NIP, SK dan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). Sisanya belum diusulkan untuk NIP PPPK oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ada juga yang menunggu verifikasi data oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Apa pemerintah enggak melihat, bagaimana kondisi teman-teman yang lulus PPPK. Mereka sudah berpikir bulan ini resmi bekerja sebagai PPPK. Eh boro-boro diangkat, diusulkan NIP PPPK saja belum, kan kasihan,” ucapnya.

Awalnya kata Titi, ada harapan PPPK tahap satu menjadi kelinci percobaan program tersebut. Bila menguntungkan honorer K2, Titi dan kawan-kawannya yang lain akan mendorong masuk PPPK. Nyatanya, belum merasakan baik buruknya PPPK, pemerintah sudah ambil start duluan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.