Farhan menambahkan, vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke.
“Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini,” katanya.
Saat ini lanjut dia, kita perhatikan ada komunikasi ‘Tak Kenal Maka Tak Kebal’. Layak diapresiasi sebagai usaha untuk membuat kita mengerti apa itu vaksin COVID-19.
Sayangnya tidak terlihat usaha lain.
“Saya khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik. Sehingga lima jubir vaksin COVID-19 suaranya nyaris tak terdengar,”ujar dia.
Fqrhan berpendapat, tampaknya ada kegagalan koordinasi diantara lembaga negara dengan BUMN yang menangani COVID-19. Tercermin dari optimisme yang tiba-tiba membludak karena kedatangan 1.2 juta dosis vaksin Sinovac.
“Padahal kan BPOM tegas tidak akan keluarkan ijin pemakaian darurat dalam waktu dekat,” tambahnya. (yan).
