Sertifikasi Penceramah Sempat Bikin Gaduh

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan tidak ada masalah dengan program sertifikasi penceramah yang akan dilakukan kementerian yang dipimpinnya.

Dia menegaskan rencana itu sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, dan tokoh-tokoh lainnya.

“Selama kami melakukan koordinasi umumnya didapat kesepahaman. Kalau ada satu dua yang bersifat agak sedikit menentang, kami tidak anggap mereka itu lawan atau menentang,” kata Fachrul saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Selasa (8/9).

Purnawirawan TNI berpangkat jenderal bintang empat itu menambahkan, pihaknya akan melakukan pendekatan-pendekatan lebih jauh bila ada yang bersifat agak sedikit menentang

“Pasti kami kami melakukan pendekatan-pendekatan lebih jauh. Kami ingin semua bisa menerima dengan baik karena memang tujuannya baik untuk kepentingan umat dan bangsa di masa depan,” tambah Fachrul Razi.

Ia menjelaskan penceramah bersertifikat merupakan satu kegiatan Kemenag yang telah berkoordinasi dengan MUI dengan dukungan pemateri ormas islam, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kemudian, juga berkoordinasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan akademisi pakar dalam meningkatkan kompetensi individu di bidang dakwah yang berkarakter, berwawasan keagamaan mendalam dan berlandaskan pada komitmen falsafah kebangsaan.

“Program ini terbuka dan direncanakan untuk 8.200 pendakwah dan bersifat sukarela dan dilaksanakan selama tiga hari, ini untuk Islam kami maksudkan. Untuk agama lain akan disusulkan sebulan kemudian,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sertifikasi pendakwah itu akan melalui tiga agenda. Pertama,  assesment dan development process (penilaian atas pengembangan potensi individu). Kedua, fikih dakwah dan skill training berbingkai moderasi beragama (metodologi keislaman, keterampilan dakwah era digital, konten moderasi beragama). Ketiga, monitoring evaluasi dan rencana tindak lanjut partisipan (pendampingan, uji efektivitas program, dan implementasi lapangan).

Menurutnya, BPIP diharapkan bisa memberikan pembekalan lebih baru tentang Empat Pilar. BNPT diharapkan bisa memberikan pembekalan tentang pergolakan yang terjadi dengan latar belakang agama di tingkat nasional maupun internasional. “Tentu saja yang kami maksud kegiatan-kegiatan yang destruktif,” kata dia.   Sementara, lanjut dia, Lemhanas diharapkan dapat membekali tentang Trigatra, Pancagatra, Astagatra, berkaitan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Tinggalkan Balasan