BANDUNG – Pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandung mulai menerima bantuan kuota internet untuk para siswanya, Kamis (3/9).
Sebagai mana diketahui, pemerintah membut program dengan memberikan bantuan berupa kuota kepada siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Alhamdulillah, ada bantuan perdana untuk siswa, keluarga besar sekolah guru dan TU mendapatkan bantuan kartu perdana” ucap Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kesiswaan SMPN 23 Bandung, Lilis Wida, kepada Jabar Ekspres, kemarin.
Menurut Lilis, pembagian kuota tersebut sangat membantu para siswa pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Bantuan itu kata dia, merupakan program Dinas Pendidikan Jabar yang bekerja sama dengan Telkomsel untuk disalurkan ke sekolah-sekolah.
Untuk SMPN 23 Bandung, imbuh dia, pembagian kuoata internet diberikan secara langsung kepada para siswa melalui kartu perdana Telkomsel.
“Kita harus membuat jadwal nanti kita akan serahkan ke wali kelas masing-masing gimana caranya ini sampai ke anak-anak kemungkinan kan setiap hari ada piket per mapel dan biasnya yang guru mapel itu jadi wali kelas nanti akan di jadwal kemungkinan satu hari 2 kelas tapi ada jarak waktu, ” papar Lilis.
Diketahui, sebanyak 3,25 juta kartu perdana/chip berisi kuota akan diberikan oleh Pemprov Jabar kepada seluruh siswa, guru, dan mahasiswa Jabar. Pembagian kuota ini bertujuan menunjang pelaksanaan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini.
Bekerja sama dengan Telkomsel, pembagian kuota tersebut diumumkan pada peluncuran “Kartu Merdeka Belajar Jarak Jauh” oleh Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata nomor 1, Kota Bandung, Rabu (9/2).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menjelaskan, kartu/chip tersebut telah terisi kuota sebanyak 10 gigabyte untuk pemakaian satu bulan. Kartu ini nantinya akan didistribusikan kepada siswa dan guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta serta santri mahasiswa. “Untuk guru dan siswa, kurang lebih total 1,9 juta keping. Sisanya, 1,3 juta buah akan diberikan kepada santri dan mahasiswa yang membutuhkan di Jabar,” jelasnya.
Secara teknis, lanjut Gubernur, program ini akan berjalan hingga Desember 2020. Adapun ketentuannya, kuota tersebut digratiskan pada bulan pertama. Sedangkan di bulan selanjutnya, pemilik kartu harus membayar Rp5.000/bulan jika ingin menggunakan kartu tersebut.
