Pembahasan Raperda Antirentenir Mendekati Akhir

PALABUHANRATU-Ran­cangan peraturan daerah (Rap­erda) yang mengatur kegiatan operasional koperasi di Kabu­paten Sukabumi mendekati final. Saat ini raperda itu sudah dilimpahkan ke DPRD Provinsi Jabar untuk dievaluasi.

“Sudah selesai dan terkirim ke provinsi untuk dievaluasi. Kita masih menunggu respon­nya seperti apa,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma, dihubungi Sukabumi Ekspres melalui telepon se­luler, kemarin (30/8).

Anjak menjelaskan, raperda yang melarang koperasi mel­akukan praktik rentenir itu diperkirakan sudah diterima kembali oleh DPRD Kabu­paten Sukabumi. Diharapkan, DPRD Provinsi Jawa Barat memeberikan koreksi agar lebih baik.

Baca Juga:Krisis Air Ancam Dua Kecamatan di SukabumiSejak Maret Nihil Insentif, Kerja Para Nakes di RS Swasta Harus Diapresiasi

“Perkiraan pertengahan Sep­tember mendatang sudah selesai dan kalau oke tidak ada masalah akan segera dibahas kembali dan akan diparipur­nakan sebelum lewat tahun 2020,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, cukup banyak poin yang dituangkan dalam raperda tersebut. Na­mun ada dua hal utama dalam raperda tersebut.

“Ada dua poin utama yang dibahas dalam Raperda Koperasi. Pertama pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan koperasi di Kabupaten Su­kabumi dan ketentuan ke­wajiban dan larangan bagi koperasi,”ungkapnya.

Dalam raperda itu pun diba­has juga sanksi bagi kope­rasi yang kedapatan masih melanggar atau menjalan­kan praktik rentenir. Konsek­wensinya berupa pembubaran dan larangan beroperasi.

“Ya, betul ada sanksinya. Artinya kita akan menetapkan kriteria apa saja yang mem­bolehkan pemerintah daerah mengusulkan pembubaran koperasi. Karena pemberhen­tian koperasi merupakan ke­wenangan pusat tapi, pemer­intah daerah boleh mere­komendasikan pembubaran koperasi,” pungkasnya.(job1)