Sementara itu, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sepakat bahwa Pilkada bisa berdampak mendorong belanja domestik.
“Meski dalam survei yang dilakukan Indikator 63 persen responden berpikir pilkada harus ditunda. Namun, sendiri menilai pilkada masih memungkinkan dilaksanakan di tahun 2020 dengan beberapa catatan,” katanya.
Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.
“Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya,” kata Burhanuddin.
Dia menilai, perlu penyesuaian tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Pengalaman pemilu di sejumlah negara di masa pandemi, adaptasi proses pemungutan itu cukup lama. Termasuk pelanggaran sanksi sesuai Inpres harus ditegakkan.
Terakhir, penyelenggara pemilu harus memastikan semua tahapan pilkada tak menguntungkan para petahana. Sebab dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin ada calon petahana yang memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya.
“Bila petahana berlebihan melaksanakan eksposur bantuan ini, maka KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus bertindak lebih tegas,” pungkasnya. (mg1/drx)
