BANDUNG – Anggota Komisi 1 DPRD Jabar H. Sadar Muslihat mengatakan, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 nanti, kepala daerah seharusnya jangan memanfaatkan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah untuk kepentingan politik.
Dia menilai, Pilkada yang dilaksanakannya di masa Pandemi Covid-19 mengharuskan kampanye terbuka dibatasi. Sehingga, di masa New Normal, Bacalon sebelumnya menjabat dan maju dalam kontestasi Pilkada harus membuat strategi khusus.
’’Memanfaatkan kebijakan, penyelewengkan bantuan. Mungkin jadi modus baru. Terlebih, bungkus Mie instan disulap semenarik mungkin. Dihiasi stiker poto calon. Diisi sembako bantuan COVID-19,’’kata Sadar ketika di hubungi Jabar Ekspres, Selasa, (28/7).
Menurutnya, pelanggaran di masa kampanye dan masa tenang besar potensinya. Bukan politik uang. Terlebih, dimasa Covid-19 pemerintah menurunkan Bantuan Sosial untuk masyarakat terdampak. –Diselewangkan.
Ya itu lah ke khawatiran Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Ketakutan terus menghantuinya. Sebab, pemengang kekuasaan–Calon yang sebelumnya menjabat. Memanfaatkan situasi pandemi demi meraup suara rakyat.
“Kepala daerah yang sedang menjabat. Harus menjaga etika. Tidak memanfaatkan dana COVID-19 ini untuk dijadikan kampanye terselubung,” ucap Sadar.
Legislator pemenangan Dapil 4 Kabupaten Cianjur ini, terus mengingatkan terkait pengawasan. Dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Daerah Pasal 76.
“Artinya, gubernur, bupati, wali kota yang berpotensi petahana, dalam bansos ini tidak ada penyalah gunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Pilkada,” katanya.
Hingga kini, Wakil Ketua Komisi I pun terus berharap Pilkada dimasa pandemi ini berjalan sedemikian rupa. Tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan, tanpa mengatasa namakan rakyat dan tidak memanfaatkan bencana wabah ini.
“Kita harap tidak terlalu prontal. Kalau sudah melanggar etika dalam pembagian bansos yang disukan dimakan slogan calon harus menjadi catatan. Supaya tidak melakukam itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, pria berkacamata itu menjelaskan kondisi masyarakat ditengah pandemi ini sangat berdampak: Di PHK dan dirumahkan.
Sehingga, baginya, masyarakat mengalami krisis ekonomi lalu dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk melakukan praktik politik uang dengan bungkus bantuan corona.
“Kalau mau bantu, bantu saja. Tidak boleh memanfaatkan wabah ini untuk kepentinhan kampanye,” tegasnya.
