“Ini kan menempel kepada institusinya, ya institusinya menempel pada kedutaan jadi satu. Di luar negeri itu satu institusi hanya boleh membuka satu account, sehingga pertahanan tidak boleh membuka lagi,” jelas Dwi.
Guna menyelesaikan kondisi ini, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini rencananya akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan BPK. Mereka akan mencari solusi terbaik menyikapi kondisi ini.
“Nanti dalam waktu dekat kalau nggak Selasa, Rabu kita akan melaksanakan tripartite, antara Kemhan, Kemenkeu dan BPK. Mencari solusinya. Kita akan cari solusi supaya tidak ada lagi kejadian berulang,” tandas Dwi. (jpc/drx)
