RANCABALI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi X, Dede Yusuf Macan Effendy menilai pembelajaran jarak jauh menimbulkan permasalahan tersendiri. Pasalnya saat ini masih banyak daerah yang belum mampu menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Salah satunya biaya kuota yang cukup mahal.
Untuk itu, pihaknya berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dimana didalamnya akan ada pengajuan beberapa rekomendasi untuk diberikan kepada pemerintah.
”Yang paling utama adalah terkait dengan infrastruktur yang harus tersedia dengan baik, oleh karena itu harus ada komunikasi dan kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo),” ungkap Dede Yusuf saat ditemui di Rancabali belum lama ini.
Rekomendasi yang kedua, lanjut Dede, adalah harus ada kuota gratis maka harus bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan provider.
”Para perusahaan provider ini sedang merancang, apakah akan gratis atau harganya lebih murah,” terangnya.
Dijelaskannya, setiap bulan sekolah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diturunkan. Dana BOS itu pertahunnya diturunkan sebesar Rp 53 triliun.
”Kita telah minta, agar dana BOS ini bisa digunakan untuk kuota dan pulsa. Atau jika perlu, sekolah bisa membeli handphone yang bisa dipinjamkan kepada siswa, utamanya untuk siswa yang tidak memiliki handphone, dan hal ini harus tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, apabila PJJ dilakukan hingga enam bulan kedepan, maka terkait sarana dan prasarananya harus menjadi tanggung jawab negara. Tetapi, katanya, yang terpenting, jangan sampai orang tua siswa diberatkan dengan adanya kegiatan PJJ ini.
”Hal ini sudah menjadi catatan pemerintah dan akan dikeluarkan aturannya,” tandasnya. (yul/ziz)
