BANDUNG – Fraksi PKS DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal dihentikannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Barat pada Jumat (26/6). Saat ini, Jabar melanjutkan ke fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu, mengingatkan Ridwan Kamil untuk berhati-hati jika ingin mengklaim pelaksanaan PSBB berhasil. Menurut Haru, pelaksanaan PSBB di Jawa Barat masih tidak efektif dan tidak ada transparansi hasil evaluasinya.
“Penghentian PSBB harus disertai dengan transparansi hasil evaluasinya. Ketika PSBB sebenarnya tidak efektif. Makanya saya mengingatkan kepada gubernur hati-hati mengklaim PSBB berhasil. Kita harus hati-hati. Karena sebetulnya kita tidak bisa mengukur sejauh mana pandemi ini,” ujar Haru dilansir PRFM, baru-baru ini.
Dirinya khawatir, dengan ditiadakannya PSBB nantinya masyarakat akan menganggap pandemi COVID-19 telah usai. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi payung hukum yang mengikat masyarakat seperti di saat PSBB.
“Waktu PSBB diterapkan sudah tidak efektif, apalagi tidak ada PSBB. Kan tidak ada payung hukum. Khawatirnya masyarakat menganggap COVID-19 sudah selesai, sudah angkat kaki,” jelas Haru.
Jika memang ingin mencabut PSBB, pemerintah baik pusat maupun provinsi seharusnya secara jelas mengumumkan daerah mana saja yang sudah tergolong sebagai zona hijau.
“Kalau sudah aman betul silakan cabut PSBB-nya dan nyatakan sebagai zona hijau. Tapi saya rasa pemerintah pusat dan provinsi masih ragu. Bahkan Jokowi masih bilang pandemi ini belum selesai,” pungkasnya. (bbs/drx)
