BANDUNG – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dadang Kurniawan mendorong Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi yang terbuka soal hasil pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal itu seiring dengan mulai munculnya keluhan dan kekecewaan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) terkait transparansi siswa yang diterima dan ditolak oleh sekolah tujuan.
Menurut Dadang, transparansi perlu dilakukan agar tidak muncul polemik yang berkepanjangan. Apalagi dalam waktu dekat, tahun ajaran baru sudah harus digelar.
“Kebetulan besok saya (hari ini), dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mau kunjungan ke SMA 1 Margahayu, Kabupaten Bandung. Kami akan ajak Kadisdik Jabar dan juga tim Saber Pungli. Tujuannya, supaya para pemangku kebijakan ini bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat. Kita harap besok ada perwakilan dari orangtua siswa, baik yang diterima mapun yang ditolak untuk datang,” ujar Dadang, Kamis (26/6).
“Terkait masalah transparansi, tentu saja kita dorong kepada Disdik untuk lakukan itu. Kami akan mendorong agar tidak ada kecurigaan. Sekolah pun memang seharusnya menampilkan hasil dari PPDB, supaya tidak ada keraguan dari masyarakat. Sebab, kalau kita berbicara mengenai kekecewaan, ya pasti banyak. Salah satunya juga saya, yang selaku orangtua siswa. Tetapi yang harus kita juga pahami, sekolah ini mempunyai kuota. Mereka punya keterbatasan dalam kapasitas menampung siswa,” sambungnya.
Dadang pun berharap, masyarakat untuk tidak sungkan segera menyampaikan masukan dan saran baik terkait pelaksanaan PPDB maupun dalam kegiatan belajar-mengajar, agar sistem pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik. Mengingat para siswa saat ini kata dia, adalah calon ujung tombak masa depan negara.
“Pada intinya kami siap menampung segala aspirasi dari masyarakat dan menunggu semua saran maupun kritik, untuk dijadikan bahan dalam mencari solusi guna membangun pendidikan kita menjadi lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya. (bbs/drx)
