INDRAMAYU – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu rusak setelah masa dari
Pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati perseorangan Toto Sucartono dan Deis Handika melakukan aksi protes yang berujung ricuh.
Aksi protes yang berujung anarkis itu bermula dari kekecewaan masa pendukung dari bakal calon bupati yang menilai kinerja KPU Kabupaten Indramayu dianggap tidak becus.
Baca Juga:Dukung Tempuh Jalur Hukum untuk Pelaku Pembakaran Bendera Partai PDI PerjuangannDua Pegawai Kelurahan Cijagra dan 7 Warganya Dinyatakan Positif
Massa merusak beberapa fasilitas kantor KPU di jalan Soekarno Hatta No. 1 Pekandangan Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu pada pukul 15.00 WIB.
Rakhmat Haryanto selaku LO tingkat kabupaten Indramayu menuturkan, KPU Indramayu sebetulnya sudah sering melakukan kesalahan di antaranya ada kebocoran data, server down, dan hilangnya 5.497 dukungan.
“Nah sekarang ini malah ada pembatalan secara sepihak oleh KPU pada pukul 09.00 WIB tahapan verifikasi faktual yang seharusnya hari ini, 24 Juni. Padahal kawan-kawan Liaison Officer (LO) di kecamatan dan desa sudah bersiap meluangkan waktunya,” Tutur Rakhmat seperti yang dilansir RadarIndramayu.id grup Jabar Ekspres, (25/6)
Menurutnya, jawaban KPU Indramayu tidak dapat diterima secara rasional. Sebab, jajaran Komisioner KPU, PPK, dan PPS belum diadakan Rapid Test Covid-19.
KPU beranggapan bahwa semua ketentuan sudah berdasarkan mandat dari KPU RI. Padahal seharusnya tahapan pilkada yang sudah ada, sedari awal sudah menjadwalkan terkait pemeriksaan Rapid Test Covid-19 tersebut.
“Jadi tidak seharusnya mengambil waktu di tengah-tengah begitu saja. Apalagi Pada saat tahapan verifikasi faktual akan berlangsung. Karena ini menyangkut kepentingan dan hak kami,” ucap dia.
Rakhmat mengakui, akibat aksi tersebut ada tiga orang yang diamankan Polresta Indramayu. Sehingga, pihaknya akan mendampingi.
Baca Juga:Lagi Enak Dicukur, Mobil Malah Dibobol PencuriWarga Karangmekar Cimahi, Terdiri Ayah dan Dua Anak Dinyatakan Positif Covid-19
“Saya harap pihak penegak hukum bisa memaklumi adanya keributan itu, karena kejadian itu disebabkan dari kinerja KPU yang mengecewakan dan tidak profesional, ” pungkas Rakhmat. (Radarindramayu.id/yan)