NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana menyiapkan lahan pertanian untuk korban PHK selama pandemi Covid-19.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan dan verifikasi lahan yang bisa digunakan dalam program itu.
“Kita sedang mendata ada berapa luas lahan milik pemerintah yang bisa digunakan untuk digarap mereka yang terdampak ekonomi,” ungkap Umbara, Senin (22/6).
Nantinya masyarakat yang terkena PHK diarahkan menggarap lahan tidur milik pemerintah ditopang dengan pendampingan pelatihan kerja menjadi petani mandiri.
“Prioritasnya masyarakat yang terkena PHK karena banyak perusahaan yang memutuskan merumahkan karyawan atau bahkan PHK selama pandemi Covid-19. Dan ini bagian dari program pemulihan ekonomi masyarakat,” bebernya.
Meski belum matang, program tersebut sudah dibahas secara lisan dengan Gubernur Jawa Barat. Sinkronisasi program ini akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah pusat.
“Prinsipnya lahan tidur yang dimiliki pemda menjadi laboratorium sekaligus lahan garapan bagi warga terdampak ekonomi. Outputnya menciptakan petani baru,” terangnya.
Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, selama pandemi Covid-19 ada sekitar 5.773 buruh di KBB diberhentikan.
Kepala Disnakertrans KBB, Iing Solihin mengatakan, kebanyakan perusahaan yang melakukan PHK merupakan perusahaan industri tekstil atau pabrik yang saat ini kelimpungan mencari pemasukan untuk membayar gaji pegawai karena menurunnya omzet.
“Data pekerja formal yang kena PHK terdampak Covid-19 sebanyak 5.773 orang. Angka itu bisa saja bertambah. Saat ini kita juga masih melakukan pendataan perusahaan yang melakukan PHK,” ungkap Iing beberapa waktu lalu. (mg6/tur)
