BANDUNG – Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Ade D. Hendriana, SH yang juga Kepala SMA Guna Dharma Bandung menyayangkan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang terkesan multirafsir tentang program bantuan sekolah gratis untuk SMA/SMA Swasta.
Dia menilai, Gubernur Jabar dalam membuat pernyataan jangan bersayap. Sebab, faktanya yang disampaikan sebetulnya sedikit tapi seolah-olah banyak.
“Jadi terkait SMAN/SMKN gratis itu seharusnya dijelaskan secara jelas bahwa yg digratiskan itu hanya IBPD/SPP,” jelas dia dalam.keterangan yang disampaikan kepada Jabar Ekspres, Sabtu, (13/6).
Dia menuturkan, untuk sekolah gratis SMA/SMK swasta, sekolah gratis hanya diberikan bagi peserta didik dengan jalur KETM yang berasal limpahan sekolah negeri. Itu pun jumlahnya tidak kurang lebih 4.000 peserta didik.
Untuk itu, dengan adanya pernyataan Gubernur tersebut dikhawatirkan masyarakat akan berasumsi bahwa sekolah di SMA/SMK Negeri itu gratis dan untuk yang kurang mampu gratis di sekolah swasta.
“Nah ini kan ujung-ujunnya sekolah swasta jadi korban dari pernyataan tersebut,” ucap Ade
Gubernur dalam buat pernyataan harus jelas dengan mengatakan, sekolah di SMA/SMK swasta juga gratis untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu silahkan daftar langsung di sekolah swasta.
“Jadi tidak ada syarat dengan harus mendaftar dulu ke sekolah negeri tetapi langsung mendaftar ke sekolah swasta yang juga dibiayai oleh pemprov Jabar,”ujar Ade.
Dari pernyataan gubernur itu, lanjut dia, masyarakat seolah-olah digiring dulu ke Negeri dan sekolah swasta hanya kebagian sisanya atau limpahan dari sekolah negeri.
Hal ini, mempertajam jurang antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Terlebih dengan sistem zonasi, sekolah swasta sudah sepi peminat.
Selain itu, Ade menyesalkan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa Pandemi Covid-19. Sebab, dengan kondisi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tidak menutup kemungkinan sekolah negeri menerima siswa baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
“Kita kan tidak tahu sekarang pembelajaran secara virtual. Jadi jumlah rombel bisa lebih dari yg sudah ditetapkan apalagi dengan kondisi keuangan masyarakat ditengah pandemi covid 19 pasti desakan masyarakat untuk mendaftar kesekolah negeri akan lebih tinggi karena pernyataan gubernur tersebut sekolah negeri gratis,” tutur dia.
