BANDUNG – Dalam pertemuan secara virtual dengan para pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Jabar dikeluhkan bahwa tidak semua Ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Sebab, sampai saat ini masih banyak Ponpes yang masih kesulitan dari segi finansial. Khususnya pengadaan fasilitas alat tes untuk Covid-19.
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma’mun, BA mengatakan, sejau ini Ponpes yang dipimpinnya siap menerapkan protokol kesehatan AKB itu.
Namun, untuk keseragaman seluruh Ponpes dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal. Sebab, sebagai umat muslim memiliki kewajiban memotong persebaran virus korona dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT.
Mengenai adanya kesepakatan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) pembukaan kegiatan Ponpes, pihaknya menunggu aturan dari pemerintah. Dengan adanya komunikasi ini, dirinya mengaku lega dan siap menerapkan protocol kesehatan di Ponpes Daarul Rahman.
K.H. Syukron juga mengusulkan, sebelum aktivitas para santri dimulai, pihaknya menyarankan agar para santri yang baru dating dilakukan karantina terlebih dahulu selama 14 hari.
Selain itu, para santri dan orang tua yang biasanya mengantar anaknya ke pondok harus dilakukan Rapid Tes terlebih dahulu.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemprov Jabar ikut membantu dalam pelaksanaan Rapid Tes itu.
Selain itu, sosok asal Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon K.H. Usamah Mansyur sepakat dengan usulan itu, selain adanya isolasi mandiri, transportasi para santri harus ikut diperhatikan.
Sebab, selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, para santri belum ada jaminan sehat. Sehingga, tes suhu tubuh, tes kesehatan perlu dilakukan.
Kendati begitu, untuk melaksanakan protocol kesehatan itu, kalangan pesantren banyak yang mengalami kesulitan dari segi finansial.
Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya K.H. Abdul Aziz Affandi mengusulkan agar Pemda Provinsi Jabar harus segera bergerak terutama dalam memberikan bantuan kepada ponpes di Jabar.
“Suara (kesulitan) pesantren sejak bulan Ramadan sudah terdengar. Kita semua tentu berharap agar ada anggaran (bantuan untuk pesantren) dari Pemprov,” ucapnya.
