“Supir-supirnya hampir semua tidak bekerja. Pemerintah menjanjikan Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk mereka tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” Aldo saat dihubungi, beberapa waktu lalu.
Aldo mengaku, sebelum ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah Bodebek, pergerakan orang sudah semakin berkurang di hampir seluruh daerah di Jabar khususnya kota-kota besar.
Saat ini, ucap Aldo, ada sekitar 400 angkutan kendaraan umum yang terdata di Organda. Jumlah pekerja terdampak dari 400 angkutan ini bisa mencapai tiga kali lipat atau 1.200 orang. Iapun menyampaikan bahwa sejak pandemi Covid-19 ini, belum ada kepastian bantuan apa yang bisa mereka dapatkan.
“Sekarang seperti program Pertamina di mana Ojol bisa dapat 50 persen harga bensin. Ini sangat memalukan karena pemberi kebijakan tidak mengerti bahwa di transportasi itu tidak hanya ada Ojol,” katanya.
Karenanya, Aldo pun berharap, ditengah pandemi Covid-19 ini Pemprov Jabae bisa membuat program bantuan yang adil dan memyeluruh.
Menurutnya, selama ini baik pemerintah pusat dan daerah hanya sekedar mengumbar janji manis di media massa. Sedangkan realisasinya tidak dirasakan secara seksama oleh masyarakat.
“Sekarang itu supir, kodektur, kenek ini dalam keadaan kesulitan. Dan itu sudah lama,” imbuhnya.
Aldo mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan untuk pekerja di sektor angkutan umum baru datang dari Polda Jabar bagian Ditlantas. Sedangkan dari Dinas Perhubungan Jabar atau masing-masing kabupaten/kota masih nihil.
“Ya mungkin karena Dishub-nya juga ada yang bekerja dari rumah,” ujarnya.
Meski sampai saat ini belum muncul bantuan apapun dari pemerintah daerah, Aldo berharap Ridwan Kamil bisa memerhatikan para pekerja di sektor Organda.
“Jangan sampai awak kendaraan yang berhak menerima seperti angkutan kota malah terlewatkan,” pungkasnya. (mg1/yan)
