oleh

Dana Alokasi Umum dari Pusat Ditunda, Pemerintah Daerah Kelabakan

Dikatakannya, sanksi penundaan DAU itu akan dicabut apabila pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar kepada pemerintah pusat.

Tentunya dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah serta kondisi perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Cimahi.

“Kalau kita perbaiki dalam waktu dekat ini nanti masuk lagi RKUD bulan yang bersamaan,” ungkap Achmad.

Saat ini, jelas Achmad, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi tengah melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk nantinya disampaikan kembali ke Kemenkeu dan Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sesegera mungkin kita akan menyampaikan kembali pusat,” katanya.

Ia mengatakan, laporan serupa itu sendiri harus dibuat setiap bulan dan disampaikan ke pemerintah pusat.

Namun dalam diktum ketujuh salinan keputusan Menteri Keuangan disebutkan bahwa dalam hal sampai dengan 10 hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, laporan penyesuaian APBD belum dilaksanakan, maka total besaran DAU dan atau DBH yang ditunda tidak dapat disalurkan kembali ke pemerintah daerah.

“Nanti kita juga harus buat laporan DAU bulan Juni. Kalau laporan kita jelek, kinerjanya kurang bagus, berarti ditunda lagi,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.