Pemkab Mulai Distribusikan Paket Sembako

NGAMPRAH-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai mendistribusikan bantuan sosial sembako ke 16 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Dimulainya pengiriman paket sembako dalam rangka jaringan pengamanan sosial masyarakat Covid-19 di Bandung Barat ini, secara simbolis langsung dilaunching oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Padalarang, Selasa (21/4).

“Ini sembako dari Kabupaten kita distribusikan ke sejumlah wilayah. Mudah-mudahan saja pendistribusian ini lebih tepat sasaran. Besok, lusa rencananya akan terus dikirim kembali,” kata Aa Umbara, dilansir dari bosscha.id.

Aa Umbara ingin memastikan, bahwa distribusi paket sembako ini bisa benar-benar tepat sasaran kepada para warga yang saat ini juga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat virus corona. Harapannya, paket sembako ini bisa tepat sampai di keluarga-keluarga yang paling membutuhkan.

“Kita sudah beberapa kali rapat bersama para camat, kades. Mudah-mudahan saja pendistribusian sembako ini tepat sasaran dan jangan sampai tumpang tindih.Rencananya ada 100-120 distribusi ribu paket yang siap disalurkan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo menambahkan, pemberian bantuan sembako tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama 2 bulan. Namun demikian, Pemerintah Pusat menyarankan bantuan bisa diberikan sampai waktu 4 bulan.

“Jika ditotalkan sembako yang sekarang diberikan nilainya Rp 300 ribu,” ucap Heri.

Berdasarkan data Pemkab Bandung Barat saat ini kurang lebih ada sekitar 250 warga miskin baru di KBB. Menurut Heri, jika melihat kondisi saat ini kemungkinan data tersebut bisa terus berubah.

“Kondisi ini bisa saja terus berubah. Karena di minggu pertama, seseorang yang memiliki penghasilan seperti biasa, bisa saja di minggu kedua tidak memiliki penghasilan,” kata Heri.

Lebih lanjut Heri memastikan, bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kepala Keluarga (KK) sudah terfasilitasi seluruhnya bantuan bansos sembako.

“Dan sekarang tinggal bantuan yang non DTKS saja. Dan saat ini yang masuk datanya itu sekitar 250 ribu (KK). Tapi sekarang kita sedang melakukan pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Heri. (bbs/tur)

Tinggalkan Balasan