BANDUNG- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 ribu per kepala keluarga (KK) bagi terdampak Covid-19 menjadi polemik di tengah masyarakat.
Khoirul Anam,48, warga Cileunyi Kabupaten Bandung ini misalnya. Dia mengaku khawatir tak terdata sebagai penerima bantuan tersebut. Dirinya yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan (opang) meminta pemerintah lebih valid dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
“Ada rasa khawatir, takut tidak terdaftar karena saya mendengar bahwa satu desa itu kuotanya hanya untuk 50 KK,” katanya dikonfirmasi Jabar Ekspres, Selasa (7/4).
Dia mengaku, sejak adanya Covid-19 dan diberlakukannya social distancing (jaga jarak) pendapatannya untuk menarik penumpang bisa dikatan sepi. Sehingga sangat berdampak sekali terhadap pendapatan sehari-hari.
“Iya sepi pastilah, sekarang mah dapat penumpang tiga orang juga sudah Alhamdulillah, paling narik juga orang yang mau atau pulang dari pasar. Kan sekarang mahasiswa libur, sekolah libur ya jadi sepi,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya berharap untuk penerima bantuan dari Pemprov Jabar jangan sampai salah sasaran seperti bantuan-bantuan yang lainnya.
“Tolonglah lebih teliti lagi, datanya harus jelas, salurkan sesuai dengan ril di lapangan. Jangan sampai salah sasaran, orang yang ada (mampu) masa dapat, sementara saya yang terdampak malah tidak,” harapnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun mengatakan kepada pemerintah untuk merealisasikan janji-janjinya sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami menunggu harus direalisasikan, jangan hanya janji manis saja, karena masyarakat membutuhkan untuk kebutuan sehari hari, apalagi kalau sudah berkeluarga dan punya anak, kalau anak mau minta jajan itu harus ada,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad menyampaikan, bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 akan dilaksakana pada pertengan bulan April 2020 ini.
“Bantuan Rp 500 ribu dari gubernur akan dilaksanakan pertengahan April ini, sekarang lagi proses pendataan. Kami juga meluruskan soal isu sudah menyalurkan bantuan bagi 5 ribu KK, kita pastikan belum menyalurkan di lapangan,” tegasnya di Gedung Pakuan.
Daud menambahkan, bahwa penerima bantuan diharapkan tidak salah sasaran. Sehingga untuk mendapatkan data calon penerima yang benar-benar valid, jajaran tim Pemprov Jabar terus mengupayakan hingga tuntas.
