BANDUNG – Untuk penanganan wabah penyebaran virus korona atau COVID-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 298,2 Miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, anggaran ini mengalami kenaikan dari keputusan sebelumnya yang hanya Rp 75 Miliar.
Dia menyebutkan, dana tersebut akan dibagi berdasarkan keperluan, yakni Rp75 miliar untuk penanganan wabah, Rp5 miliar untuk operasional tim Gugus Tugas, dan Rp218,2 miliar untuk jaring pengamanan sosial.
’’Seluruhnya digunakan untuk penanganan wabah Covid-19,’’ujar Ema kepada wartawan, Rabu, (7/4)
Dia mengatakan, untuk jaring pengamanan sosial nantinya terbagi menjadi
Ema menyebutkan, untuk ditribusi bantuan sudah ditetapkan, dengan pembagian menurut desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Jumlahnya ada sekitar 137.000 KK (Kepala Keluarga).
’’Jumlah itu, sekitar 60.000 KK akan ditangani melalui dana dari pemerintah pusat,” cetus Ema.
Sementara untuk, keluarga yang tidak termasuk ke dalam golongan diberi bantuan dari pemerintah pusat. Perhitungan itu berdasarkan data langsung yang dihimpun dari kewilayahan.
’’Setelah aparat kewilayahan mendatanya, ada 56.568 KK jumlah tambahan,’’kata dia.
Untuk itu, Ema mengaku sudah memkerintahkan aparat kewilayahan untuk melakukan pendataan kepada warga Kota Bandung yang betul-betul membutuhkan.
’’Tentu kita jangan sampai overlap sesuai arahan Pak Gubernur Jawa Barat,” imbuh Ema.
Ema menambahkan, jumlah data tersebut masih dinamis. Artinya masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan situasi sekarang ini.
Sedangkan tim Gugus Tugas telah memprediksi kebutuhan untuk tiga bulan ke depan. Sehingga, saat ini tugas utama adalah menginventarisasi orang terdampak pandemi Covid-19.
’’Kita bersepakat dengan prediksi linear 3 bulan ke depan, ambil angka maksimal diperkirakan 98.000 kepala keluarga. Tentu kita berharap wabah ini tidak akan berlangsung lama,” jelasnya.
Dengan begitu, 98.000 KK jumlah tambahan ini, maka ada sekitar 235.000 KK yang akan menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, tim masih mematangkan mekanisme pembagian bantuan kepada warga.
“Untuk Bandung kemungkinan akan disamakan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu Rp500.000. Tapi bentuknya masih digodok apakah uang atau barang. Kalau efektivitas sistem uang lebih mudah, nanti kita kerja sama dengan PT Pos Indonesia bagaimana cara distribusinya agar tidak berkerumun,” imbuhnya.
