NGAMPRAH – Tim gabungan (Timgab) Koalisi mendorong Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk bergerak cepat menangani persoalan wabah Virus Korona atau Covid-19 dengan lebih fokus dan kongkret.
Hal itu dikarenakan jumlah pasien positif korona terus melonjak dan dikhawatirkan akan terus bertambah di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Untuk diketahui, saat ini jumlah total pasien positif Covid-19 di KBB mencapai lima orang.
Empat orang di antaranya berkaitan erat dengan klaster seminar keagamaan di Lembang.
Dari lima pasien itu, dua pasien positif asal Parongpong sudah meninggal dunia.
Sementara satu pasien dirawat di RSHS dan satu pasien dirawat di RSUD Cililin. Terakhir warga Desa Cilame dinyatakan positif.
Pimpinan Timgab Koalisi dari PKS, Bagja Setiawan menyatakan, sejumlah persoalan terkait penanganan Covid-19 harus menjadi perhatian dan fokus utama Pemkab Bandung Barat.
Mulai dari masalah ketersediaan APD (alat pelindung diri) untuk tenaga medis, yang harus segera dipenuhi agar memberikan rasa aman saat menangani pasien.
“Bagaimana mau menangani pasien? Mereka (petugas medis) khawatir akan keselamatannya sendiri. Oleh karenanya perlu penanganan serius serta konkret seperti untuk ketersediaan APD. Penularan virus korona ini semakin tidak terkendali dan terkontrol, lihat saja jumlah pasien positif saat ini terus bertambah,” kata Bagja yang juga Ketua Komisi IV DPRD KBB.
Hal senada diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, perlu adanya kebijakan percepatan untuk penanganan Virus Korona untuk memutus mata rantai yang dikhawatitkan akan menambah lebih banyak korban.
“Arah kebijakan percepatan penanganan Covid-19 harus segera dibuat dan dijalankan sebelum kasus penularan terus meningkat,” tegas Iwan yang juga anggota DPRD KBB.
Iwan memandang, Bupati Aa Umbara yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas harus segera melakukan langkah kongkret dengan menyiapkan tempat isolasi, peralatan APD dan kebutuhan untuk masyarakat.
“Termasuk harus memetakan zona wilayah penanganan Covid-19. Sehingga bisa membuat kebijakan yang berbanding lurus dengan arahan pusat terkait sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Wilayah mana dan daerah mana yang sekiranya harus dibatasi ruang pergerakan di masyarakat,” pesan Iwan.
